AS Gagalkan Resolusi PBB

NEW YORK,MINGGU-Pemerintah AS memveto upaya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk memerintahkan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas, Sabtu (3/1) waktu setempat.

Duta Besar AS untuk PBB Alejandro Wolff mengatakan AS tidak melihat niat baik Hamas untuk menghentikan kekerasan.

Setelah hampir empat jam konsultasi tertutup, para anggota dewan gagal mencapai kesepakatan yang akan meminta Israel dan Hamas mengakhiri perang delapan hari yang menewaskan paling tidak 460 warga Palestina. Itu karena, AS dan Inggris selalu memveto rencana resolusi PBB yang dianggapnya terlalu mengecam negara Yahudi tersebut.

Pertemuan itu adalah sidang ketiga Dewan keamanan sejak konflik itu meletus 27 Desember. Dubes Perancis Jean Maurice Ripert, yang menjadi ketua dewan itu bulan ini mengatakan "tidak ada persetujuan resmi yang dicapai antara negara-negara anggota" mengenai satu pernyataan tentang Jalur Gaza.

"Tetapi saya menyatakan kecemasan mendalam kami atas meningkatnya aksi kekerasan dan semakin memburuknya situasi dan memperhatikan imbauan kami bagi gencatan senjata segera, berkesinambungan dan dihormati," kata Ripert kepada wartawan setelah sidang itu.

Sebuah rancangan pernyataan yang diajukan oleh Libya atas nama Liga Arab sebelumnya bagi pertimbangan dewan menyatakan "sangat cemas" atas invasi darat Israel itu dan menyerukan pihak-pihak yang berperang "melaksanakan gencatan senjata segera dan menghormatinya secara penuh".

Akan tetapi, dokumen itu tidak menyebut serangan-serangan roket Hamas terhadap wilayah Israel yang menurut Israel menyebabkan pihaknya melakukan serangan balasan terhadap Jalur Gaza. Dubes AS serta Inggris mengatakan rancangan itu tampaknya terlalu sepihak.

Hari Sabtu siang di Kairo, Sekjen Liga Arab Amr Mussa menuduh Dewan Keamanan "mengabaikan" serangan-serangan Israel atas Jalur Gaza, dan mengatakan penundaan menyetujui sebuah resolusi adalah bukti gagalnya menangani konflik itu.

"Dengan tetap terusnya masyarakat internasional dan Dewan Keamanan mengabaikan situasi ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya," katanya kepada wartawan dalam satu jumpa pers di markas besar organisasi Arab Raya itu di Kairo.

Pada hari Jumat, Presiden AS George W. Bush menegaskan ia tidak akan mengecam serangan darat Israel. Ia menyatakan bahwa Israel punya hak untuk membela dirinya terhadap aksi Hamas, yang menembakkan roket-roket ke Israel.

Pada hari Sabtu, juru bicara Deplu AS Sean McCormack mengatakan pemerintah AS sedang "berusaha bagi satu gencatan senjata yang tidak akan mengizinkan terciptanya kembali status quo, kondisi yang memungkinkan Hamas dapat melanjutkan serangan roket dari Jalur Gaza."

Sekjen PBB Ban Ki moon menyerukan gencatan senjata untuk menghentikan aksi kekerasan dan mendesak Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan memasuki wilayah Palestina itu.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan kantor Ban mengatakan Sekjen telah berbicara dengan PM Israel Ehud Olmert dan menyamapaikan kekhawatiran dan kekecewaannya yang sangat mendalam.

"Kami menyerukan diakhirinya segera operasi darat itu, dan meminta Israel melakukan segala hal yang mungkin untuk menjamin perlindungan terhadap warga sipil dan bantuan kemanusiaan dapat segera masuk ke wilayah itu," kata pernyataan itu.

Dubes Perancis Jean Maurice Ripert menegaskan sikap Prancis, yang mengutuk invasi darat Israel itu. Ia mengatakan invasi itu "menyulitkan usaha-usaha diplomatik" yang bertujuan tercapainya gencatan senjata di wilayah itu.

Presiden Perancis Nicolas Sarkozy direncanakan ke Timur Tengah, Senin, dengan harapan mendapat dukungan dari pemimpin penting di kawasan itu tentang satu rencana Perancis untuk menekan Israel dan Hamas agar memperpanjang gencatan senjata yang gagal. Pemimpin Perancis itu akan mengunjungi Mesir, Tepi Barat, Israel, Suriah dan Lebanon.

Sementara itu, peninjau tetap Palestina di PBB Riyad Mansoir memperingatkan bahwa jika serangan Israel tidak segera dihentikan, ribuan lagi warga sipil Palestina akan tewas atau cedera.

"Ini tidak bermoral, ini ilegal, ini tidak bisa diterima dan Dewan Keamanan tidak dapat terus duduk berpangku tangan dan tidak memaksa Israel mentaati sikapnya, yang disetujuinya Minggu pagi," kata Mansour. Ketua Majelis Umum PBB Miguel d’Escoto dari Nikaragua menyebut serangan Israel itu "satu hal yang aneh sekali."