Kairo – Infopalestina: Presiden Mesir Husni Mubarak menegaskan dirinya tidak akan memeritahkan pembukaan gerbang Rafah bagi orang-orang Palestina yang diblokade di Jalur Gaza atau mengizinkan antuan kemanusiaan yang datang dari Negara-negara Arab ke Jalur Gaza kecuali ada persetujuan dari pihak Israel.
Hal tersebut disampaikan Mubarak kepada televisi Mesir, Kamis (01/01/09) malam, usai bertemu dengan PM Turki di Syarm el Syaikh, seputar masalah berlanjutnya penutupan gerbang Rafah. Mubarak mengatakan, “Israel bertanggung jawab atas jaminan keamanan di semua perbatasannya, termasuk perbatasannya dengan tanah pendudukan. Yakni dari utara ke timur ke selatan dengan perbatasan Mesir ke laut yang menghadap Jalur Gaza. Semua ini tanggung jawab Israel. Tanggung jawab jaminan keamanan Israel dan jaminan keamanan perbatasannya. Bahkan perbatasan tanah pendudukan juga dalam tanggung jawabnya. Yakni perbatasan Golan, juga menjadi tanggung jawab jaminana keamanannya.”
Mengenai pembukaan gerbang apabila kondisi kemanusiaan menuntut hal itu. Presiden Mubarak mengatakan, “Kami membuka gerbang untuk kondisi-kondisi kemanusiaan. Kami melarang sebelum Israel mengizinkan. Agat tidak salah faham, atau mereka menuduh kami mengizinkan masuknya senjata, bahan leledak atau barang terlarang lainnya.”
Mubarak menegaskan perbatasan Mesir adalah garis merah yang tidak bisa dilanggar. Dia mengatakan, “Ada yang meminta pembukaan gerbang Rafah dan kami katakan: bagaimana mungkin menyeberangi gerbang ke sisi lain, mereka mengatakan itu tanah Palestina, namun hakikatnya itu adalah tanah pendudukan, yang menduduki dialah yang menguasainya dan mengontrol gerakan keluar masuk, tidak perlu menipu opini publik.”
Presiden Mubarak mengatakan, “Orang-orangIsrael ada di gerbang. Kami mencapai kesepakatan adanya utusan otoritas Palestina, utusan uni eropa. Dan pihak Israel memantai gerbang khusus untuk orang saja melalui kamera pemantau dan pemantau Israel. Mereka mengawasi siapapun yang keluar dan yang masuk.”
Dia menambahkan, “Ketika Hamas datang terusirlah utusan uni Eropa dan utusan Otoritas Palestina. Kondisinya menjadi rumit. Saya tidak mungkin mengizinkan siapapun melintasi gerbang yang menjadi tanggung jawab kami. Saya tidak bisa memasukan apapun musalnya dari Libia atau dari Negara tetangga lain melalui gerbang saya. Saya hanya mengizinkan masuk melalui gerbang saya kalau saya sudah memastika ada persetujuan.”
Dia menambahkan, “Di sana ada penyeberangan Yordania, di sana ada gerbang Yordania dan gerbang Israel. Selama di dalam tanah pendudukan atau tanah Israel maka Israel harus mengawasi apapun yang masuk. Apakah yang masuk snjata, bahan peledak atau barang terlarang. Ini di Yordania dan semua penyeberangan demikian.”
Presiden Mubarak menjelaskan, “Berkatain dengan gerbang penyeberangan Rafah. Kami bisa melakukan kesepahaman dengan Israel untuk membukannya. Di sana ada kamera Israel dan monitor pemantau gerakan di gerbang. Harus mendapat persetujuan Israel siapa yang masuk. Bila ada pelanggaran di sana ada orang-orang yang memantau kondisi dan menyampaikan ke pihak Israel.”
Mubarak menyatakan, “Gerbang Rafah ada dua sisi. Yang datang dari sisi saya (Mesir) selama untuk kebutuhan kemanusiaan kami sampaikan ke Israel. Yang datang dari mereka kami juga menyampaikan ke Israel. Kalau tidak mereka aka datang duduk di gerbang dan memeriksa semua orang yang masuk. Karena ada di dalam tanah pendudukan yang berada di bawah control Israel.” (seto)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar